contoh skp pengelola barang milik negara. Pengatur Muda /II/a. contoh skp pengelola barang milik negara

IKHTISAR JABATAN : Melakukan penyiapan pengamanan dan pengadministrasian dokumen penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, serta pemindahtanganan barang milik negara. Pengelolaan barang Milik Negara mengatur mengenai pengelolaan BMN yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. pejabat pengelola barang milik daerah; 2. Dokumen ini berisi ketentuan umum, tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kebutuhan BMN, serta lampiran-lampiran terkait. ZULKIEFLIMANSYAH Jumlah. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH : DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan dalam rangka meningkatkan kualitas Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara serta mengintegrasikan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara dan penganggaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perencanaan Kebutuhan Barang. Pengadaan 3. penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik negara; dan b. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan suatu proses dalam pengelolaan barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) atau berasal dari perolehan lain yang sah yang dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah. Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Sosial; 7. Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. NAMA JABATAN : Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah; 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK. PMK Nomor 181 Tahun 2016. Aturan ini lebih merinci tata cara pengelolaan dan penatausahaan BMN. Biro Sumber Daya. Saat ini format SKP telah menggunakan format terbaru sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi. Menindaklanjuti ketentuan peraturan tersebut BKAD telah meminta usulan. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang dilakukan karena salah satu hal di bawah ini: a. 15. PMK No. 06/2009 tentang Penilaian Barang Milik Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang. Format SKP dan contoh pengisiannya ini untuk membantu guru PNS dalam penyusunan SKP pada tahun 2020 2021. Mengelola barang pada Badan. Pengelolaan Barang Milik Negara yang Akuntabel dan Produktif; 2. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA 1. 9 Terlaksananya pelayanan permintaan kebutuhan barang. go. Uj- Penjaga Keamanan Kantor. PROGRAM DAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN PENGADMINISTRASI PENGADMINISTRASI UMUM PERSURATAN PENGELOLA. surat usulan sewa dari Calon Penyewa (jika ada) kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan. PK !Ú ò R [Content_Types]. Penghapusan BMN harus diajukan kepada Pengelola Barang oleh PB/ KPB untuk dilakuakan penilaian dan untuk mendapat persetujuan dari Pengelola Barang, kecuali terhadap BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dan harga perolehan barang tersebut Rp. Memahami pengertian, jenis,dan bentuk gudang. PERTAMA : Menetapkan indikator kinerja pengelolaan Barang Milik Negara dalam bentuk indeks atas sasaran strategis: 1. Operator Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan. lkpp. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) penyimpan dan pengurus barang di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut: 1. Barang Milik Daerah Pemerintah Kata Batam berupa Sebagian Ruang seluas ± 488 m2 yang terletak di lantai 5 (lima) Gedung Dinas Bersama Pemerintah Kata Batam Jalan Raja Isa 17. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5533); 3. Selanjutnya mengenai pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah menjadi tanggung jawab. SKP-RB-No-6-Pengelola-Kepegawaian-Contoh Unduh. 1 Nama 1 Nama. Bahkan ada yang meminta contoh format SKP, padahal SKP Pengelola Pengadaan Barang/Jasa tidaklah berbeda dengan SKP yang lain. Sahabat PNS yang berbahagia, sebagai seorang pegawai negeri sipil maka tentunya anda sudah mengenal tentang SKP (sasaran kerja pegawai). Unit Pengelola Anggaran; Realisasi Anggaran; Laporan Keuangan (CALK) Neraca; Realisasi PNBP; Laporan Barang Milik Negara; Daftar Aset & Inventaris; SK. Berikut contoh pemberian umpan balik: 3. Ali Hanafiah. Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 27/2014)). Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. 16. Ruang Penata Tk. 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional; In order to be used for the survival of the nation and state towards a good, fair and prosperous government. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan aset negara, pemerintah pun melakukan berbagai upaya penertiban. PENUTUP 1. go. Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset TetapPerencanaan Kebutuhan BMN merupakan bagian awal dari siklus pengelolaan aset yang telah kita ketahui bersama. Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. 05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah 3. Sumber. bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sos. Setiap daerah memiliki barang atau aset yang disebut barang milik daerah (BMD). MEMUTUSKAN : Menetapkan : Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Selain Tanah, Bangunan, dan Kendaraan pada Kemenag. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib menatausahakan dan mengelola BMN/D yang berada dalam penguasaannya sebaik-baiknya. Alat Tulis. 000 (seratus juta rupiah) ke bawah (menjadi kewenangan. Bahasa. 06/ 2014. 1. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah memunculkan optimisme baru best practices dalam penataan dan pengelolaan aset. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Tujuan Barang Milik Negara (BMN) dibeli atau diadakan adalah untuk menunjang penyelenggaraan Tugas dan Fungsi suatu instansi pemerintah. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 4. Perjanjian Sewa Menyewa a. Hasil Kerja Satuan Hasil Kerja 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik. Sasaran Kerja Pegawai atau SKP merupakan salah satu unsur dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai. Tertib administrasi barang milik negara adalah tujuan yang ingin dicapai dalam setiap penyelenggaraan penatausahaan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara itu sendiri pada semua satuan kerja. Tidak hanya Contoh Skp Pengelola Barang Milik Negara 2021 disini mimin akan menyediakan Mod Apk Gratis dan kamu dapat mendownloadnya secara gratis + versi modnya dengan format file apk. 1 Usulan Kebutuhan. 5. fisik Barang Milik Negara dengan data Aplikasi SIMAK-BMN 80% 0 Kuantitas Tersusunnya Laporan Pendistribusian Barang Persediaan Kepada Setiap Bagian Guna Mendukung Kinerja Organisasi 6 Laporan 0 0 Pegawai yang dinilai, NIP198110282001121002 NIP198703302007031002 0 Jakarta, 3 Januari 2022 Pejabat Penilai Kinerja, Tidak hanya Contoh Skp Pengelola Barang Milik Negara 2021 disini mimin akan menyediakan Mod Apk Gratis dan kamu dapat mendownloadnya secara gratis + versi modnya dengan format file apk. 7. Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara terhadap Peraturan Perundang-undangan; 3. Pada tahun 2022 ada format baru SKP yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) nomor 6 tahun 2022. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufadanya pejabat pengelola barang milik negara. Adapun pokok-pokok pengaturan yang merupakan bentuk pelaksanaan amanat Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berupa : Penetapan Status Penggunaan BMN; Penetapan Status Penggunaan BMN oleh Pengelola Barang / Menteri Keuangan; Persyaratan;. 1 Nama 1 2 NIP 2 3 Pangkat/Gol. Kelompok Jabatan Fungsional. 8. c. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341); 8. Belum Tersedia. Sebagai bagian dari barang milik negara (BMN), pengendalian atas pengelolaan Aset Tetap yang tercatat pada 77 Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dinilai belum memadai dan berdampak pada. 06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan. Penggunaan. Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20); 11. adalah . Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang barang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 3. 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir. Barang Milik Negara yang s elanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Password Pembentukan Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang (Jafung PLB) berpedoman pada UU No. Secara konsep pengelolaan BMN/D sesuai dengan PP 6 tahun 2006 meliputi : 1) Perencaan kebutuhan dan penganggaran; : Menunjuk dan mengangkat nama - nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Tangerang. , maka sobat bisa memiliki filnya dibawah ini : Barang Milik Negara: “Tolong Peliharalah Aku!”. 06/2020, BN. Bagian Penatausahaan BMN. 01. 1. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Komputer/ Laptop 2. Mempunyai pemahaman dalam pengelolaan 2. 6. 4 Jabatan Pengelola BMN 4 Jabatan. pengelolaan barang milik daerah, dan pengguna barang dalam penjualan kendaraan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, Pasal 1 angka 4 10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,. Detail Contoh Skp. 2. 7. Ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah yang diatur dalam Permendagri 19/2016 meliputi: 1. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang menjadi tugas Penata Laksana Barang meliputi perencanaan kebutuhan, penggunaan,. 02-124 SOP Pemeliharaan Inventaris Kantor Size: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanKepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Barang Milik Negara 12 2 Kepala Bagian Tata Usaha, Protokol dan Rumah Tangga 12 Jabatan Pengawas. Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. xlsx. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN ASET DALAM PENGUASAAN DI IBU KOTA NUSANTARA. pimpinan. PP 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah 2. pengelola bank soal d-iii teknik informatika / d-iii teknik komputer / d-iii teknologi komputer / d-iii statistika 1 1 badan penelitian dan pengembangan dan perbukuan (1008) pengelola barang miliksalinan nomor25/2021 peraturanwalikotamalang nomor 24 tahun2021 tentang tatacarapelaksanaansewabarangmilikdaerah denganrahmattuhanyangmahaesa walikotamalang,Meminta Atasan Langsung Pengelola Penyimpan Barang/Pelaksana memvalidasi Berita Acara Perhitungan Barang k. Anjab jfu pengelola barang. TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Perencanaan dan Penganggaran Kebutuhan Barang Milik. Staf Urusan Umum. 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 11 Terlaksananya tugas lain. Rakyat Nomor 28/PRT/M/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik. 06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540); 12. Alat Tulis. 06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik NegaraPanduan Pengisian Manual SKP Tahun 2022 1. Bahan : a. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. SURAT KEPUTUSAN. Ruang Penata - Tk I III/d 4 Jabatan Kasubag Tata Usaha 4 Jabatan Kaur Umum dan Kepegawaian 5 Unit Kerja Kantor Pertanahan Kota Cimahi 5 Unit Kerja Kantor Pertanahan Kota Cimahi TARGET. f. pengadaan; 1 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU. pengendalian Barang Milik Negara/Daerah. Walikota adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tanggung Jawab a. pengendalian Barang Milik Negara/Daerah. tersebut, pengertian Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. List of files selected for download. 5. I - III/d 3 Pangkat/Gol. Pasal. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2). Sekretaris Daerah adalah pengelola BMD, dan Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan. 17+ Contoh Soal Cpns Menggunakan Sistem Cat - Kumpulan. Tersedianya bahan dan membuat konsep usulan rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan. Barang Milik Negara 300 1 4 Pengelolaan perbendaharaan dan penyelesaian kerugian daerah 150 1 5 Administrasi sub bagian keuangan 3600 12 6 Rencana Kegiatan Sub Bag Keuangan berdasarkan program kerja Badan 150 1 7 Evaluasi kinerja hasil pelaksanaan tugas bawahan langsung 300 1 8 Intruksi, petunjuk, bimbingan kepada bawahan. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS/UNSUR PENUNJANG : 1 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Tugas Tambahan 2 (kreatifitas) (kreatifitas) 92. 06/2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1064), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pasal 5 (1) Gubernur/bupati/walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang. 1 Sewa atas BMN/D dapat dilaksanakan terhadap:2 1. Kementerian Dalam Negeri . KMK Nomor 334/KMK. Upload Login Signup. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik negara; m. Milik Daerah. , S. fisik Barang Milik Negara dengan data Aplikasi SIMAK-BMN 80% 0 Kuantitas Tersusunnya Laporan Pendistribusian Barang Persediaan Kepada Setiap Bagian Guna Mendukung. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Pasal 2 Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 beralih dariPengelolaan Barang Milik Negara dan pelayanan berlaku bagi seluruh civitas akademika Politeknik Negeri Lhokseumawe.